Pemerintah Alokasikan Dana Bos 3,2 Triliun untuk Sekolah Yang Terdampak COVID-19

Informasiku - Nadiem Makarim menyatakan  telah mengalokasikan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp 3,2 triliun bagi sekolah yang terdampak virus Corona (COVID-19). Anggaran ini mencakup sekolah baik negeri maupun swasta.


Dalam Telekonferensi Nadiem menyatakan "Kebijakan ketiga kita adalah kebijakan baru dalam mengalokasikan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk sekolah-sekolah yang paling membutuhkan" 



Dana BOS Afirmasi memiliki nilai yang cukup besar yaitu Rp 2 triliun, yang sebelumnya digunakan untuk sekolah negeri yang berada di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T). Dan dana BOS Kinerja senilai Rp 1,2 triliun .

Bantuan Dana BOS tersebut awalnya hanya ditujukan bagi sekolah negeri. Namun menurut Nadiem, pada masa pandemi ini, banyak sekolah swasta yang juga membutuhkan bantuan pemerintah.

"Jadi ini adalah upaya pemerintah memastikan memberikan bantuan untuk daerah yang paling butuh ini mendapatkan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, tapi bukan cuma sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta, yang menurut kami malah lebih lagi di daerah-daerah," jelas Nadiem.
Nantinya dana BOS tersebut akan disalurkan oleh Kementerian Keuangan ke rekening sekolah masing-masing. Nadiem mengatakan penggunaan dana tersebut dapat dilakukan secara fleksibel oleh pihak sekolah.

"Dan penggunaannya persis sama seperti BOS reguler. Aturannya maksimum fleksibilitas. Bisa digunakan untuk pembayaran guru honorer, bisa dibayarkan untuk tenaga kependidikan yang yang non-guru, bisa digunakan untuk kebutuhan belajar dari rumah, pulsa, paket data, dan juga untuk protokol kesehatan COVID-19," ujar Nadiem.

Selanjutnya, Nadiem mengatakan saat ini ada sekitar 56 ribu sekolah negeri dan swasta yang membutuhkan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Sekolah tersebut tersebar di sekitar 33.321 desa/kelurahan yang paling terdampak Corona.

"Total dana BOS Afirmasi dan Kinerja, kalau ditotal, sekitar Rp 3,2 triliun, dan jumlah sasaran sekolah kita sekitar 56 ribu sekolah di sekitar 33 ribu desa atau kelurahan yang punya kebutuhan khusus menurut kriteria kita," kata Nadiem.

"Ini akan ditetapkan melalui Permendikbud Nomor 23 (Tahun) 2020 dan Permendikbud Nomor 24 (Tahun) 2020 dan Kepmendikbud Nomor 581. Jadi semua ketentuan hukumnya sudah pasti," imbuhnya.

Kemudian Nadiem juga menjelaskan beberapa kriteria untuk sekolah yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Menurutnya, daerah itu harus berada di sekitar daerah 3T, sedang mengalami bencana alam, hingga memiliki proporsi jumlah guru tidak tetap yang besar.

"Ini biasanya daerah yang terpencil atau terbelakang ataupun juga terkena bencana COVID-19 dan dari sisi kondisi sekolahnya, sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin itu yang mendapat prioritas. Dan yang menerima dana BOS reguler lebih rendah dan yang memiliki proporsi guru yang tidak tetap yang lebih besar. Jadinya untuk sekolah-sekolah yang mungkin proporsi non-PNS-nya itu besar itu juga mendapat prioritas," jelas Nadiem.

Sumber: news.detik.com

Demikian informasi yang dapat  saya berikan apabila ada kesalahan dalam penulisan saya mohon maaf dan bila ada pertanyaan silahkan tulis dikolom komentar

Baca juga

Posting Komentar